http://rudimazarnius.blogspot.com/2011/11korupsi.html

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna

busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah,

korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun

PEGAWAI NEGERI , yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri

atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan

kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.^[1]

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan HUKUM

• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

•  

SELAIN itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

• penggelapan dalam jabatan;

• pemerasan dalam jabatan;

• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);

• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi

untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam

prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk

penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai

dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah

kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura

bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat,

terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti

penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas

dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat

penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap

korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan PARTAI POLITIK ada yang legal di satu tempat

namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Daftar isi 1 Kondisi yang mendukung munculnya korupsi 2 Dampak negatif 2.1 Demokrasi 2.2 Ekonomi 2.3 Kesejahteraan umum negara 3 Bentuk-bentuk penyalahgunaan 3.1 Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan 3.2 Sumbangan kampanye dan "uang haram" 4 Tuduhan korupsi sebagai alat politik 5 Mengukur korupsi 6 Lihat pula 7 Referensi 8 Pranala luar